Tanggal 31 Maret 2010 mendatang adalah batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi ( Perseorangan ).Yang dimaksud dengan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) adalah setiap orang yang bertempat tinggal di Indonesia dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Statusnya bisa beragam; pejabat, pengusaha, politikus, karyawan/karyawati baik negeri maupun swasta dan profesi lainnya.

Kewajiban pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak merupakan manifestasi dari penerapan system pemungutan pajak yang kita anut selama ini, yaitu self asessment : suatu system pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan bagi para Wajib Pajak untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sesuai Undang-undang perpajakan yang berlaku.

Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Pemerintah cq Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan serangkaian inovasi secara terus-menerus bagi terciptanya suatu pelayanan yang terbaik. Beberapa kebijakan yang diluncurkan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap para Wajib Pajak antara lain : dikenalkannya jenis SPT form 1770 SS bagi para Wajib Pajak dengan penghasilan s.d. 60 juta setahun, Kampanye simpatik dan simulasi pengisian SPT Tahunan, dan diperkenalkannya mekanisme drop box dalam penyampaian SPT Tahunan.

3 Jenis SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi ( WP OP )

1. SPT 1770 SS

Adalah SPT Tahunan yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak (status pegawai dari satu pemberi kerja ) dengan dengan jumlah penghasilan setahun tidak lebih dari 60 juta. Formulir ini sangat sederhana (SS) dan terdiri dari hanya satu lembar. Pengisiannya pun begitu mudah dimana WP hanya mengisi jumlah total harta dan kewajiban serta menandatanganinya. Kemudian dilaporkan dengan dilampiri fotocopy bukti pemotongan PPh Pasal 21 dari pemberi kerja ( Form 1721 A1 bagi karyawan swasta dan A2 bagi pegawai negeri)

2. SPT 1770 S

Adalah SPT Tahunan yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak (status pegawai dari satu pemberi kerja) dengan dengan jumlah penghasilan setahun di atas 60 juta atau memiliki penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, memiliki penghasilan lain termasuk penghasilan yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Final seperti; bunga tabungan, deposito, obligasi , sewa tanah dan/bangunan, saham dan lain-lain.

SPT ini terdiri dari 3 lembar yaitu 1 lembar formulir 1770 induk dan 2 lembar formulir 1770 lampiran. Ketiga nya harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap serta ditandatangani. Kemudian dilaporkan dengan dilampiri fotocopy bukti pemotongan PPh Pasal 21 dari pemberi kerja ( Form 1721 A1 bagi karyawan swasta dan A2 bagi pegawai negeri) beserta Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 3 apabila ada pajak yang disetorkannya.

3. SPT 1770

Adalah SPT Tahunan yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas, penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final seperti; bunga tabungan, deposito, obligasi , sewa tanah dan/bangunan, saham dan lain-lain serta penghasilan dalam negeri lainnya.

Mekanisme penyampaian SPT Tahunan

1. Mekanisme biasa

Wajib Pajak menyampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di mana ia terdaftar dan diberikan tanda terima berupa LPAD (Lembar penerimaan alur dokumen). Atau dapat pula dilakukan dengan pengiriman pos tercatat.

2. Mekanisme Drop Box

Wajib pajak dapat menyampaikan di KPP terdekat maupun tempat-tempat tertentu yang disiapkan oleh KPP Pratama dimasing- masing wilayah kerjanya. Sehingga dengan demikian kita tidak harus menyampaikan SPT tahunan di KPP kita terdaftar. Jadi WP OP terdaftar di Jakarta yang sedang bepergian di Yogyakarta dapat menyampaikan SPT nya di KPP/Drop Box yang berada di kota Yogyakarta. Demikian pula sebaliknya. Dalam mekanisme Drop Box ini, penelitian dilakukan kemudian, oleh karena itu petugas wajib menerima SPT Tahunan WP tanpa dilakukan penelitian kelengkapan berkasnya. Dalam hal ini SPT Tahunan di masukan dalam amplop tertutup yang diberi nama,NPWP,alamat, dan No Telepon yang bisa dihubungi. Tanda terima SPT Tahunan yang diberikan petugas merupakan tanda terima yang sah sepanjang SPT telah diterima lengkap, yaitu diisi, dilampiri lampiran sesuai ketentuan serta ditandatangani oleh WP yang bersangkutan/atau kuasanya.

Akhirnya, marilah kita penuhi salah satu kewajiban kenegaraan kita berupa penyampaian SPT Tahunan secara benar, jelas, lengkap dan tepat waktu. Benar berarti jujur mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dan benar dalam perhitungan. Jelas berarti melaporkan asal – usul atau sumber dari objek pajak dan unsure-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. Lengkap berarti memuat seluruh unsure-unsur yang berkaitan dengan objek pajaknya termasuk kelengkapan lampiran yang dipersyaratkan. Penyampaian SPT Tahunan tepat waktu akan menghindarkan kita dari pengenaan sanksi berupa denda sebesar Rp. 100. 000 rupiah. Semoga pemenuhan kewajiban penyampaian SPT Tahunan ini bisa menjadi bagian dari upaya mamayu hayuning bebrayan serta mamayu hayuning nagari. Man jadda wa jada. (M. Kuwat Indriyanto 90)

ibu2 mo ke jkt

“Eeehh…Mama Pepi. Shopping mah, kudu pake duit atuh. Mo ke kantor pajak, neeh…” Jawabku celingukan mencari angkutan kota.

“Mo kemana Mama Pepi ?” Tanyaku balik. Kulihat Mama Pepi mengernyitkan dahinya.

“Sakit ?” tanyaku lagi. Mama Pepi agak kaget mendapat pertanyaan dariku.

“Ah, enggak. Cuma bingung tadi Mama Khansa bilang mau ke Kantor Pajak.” Jawabnya malu-malu.

“Oh….” Aku tersenyum lebar. “Apanya yang bikin bingung, Bu ?” tanyaku sambil menarik tangannya mengajak duduk di tempat kami menunggu angkot.

“Ke kantor pajak. Ngapain ? bayar pajak motor ato’ mobil ?” tanyanya lugu. Aku tersenyum lebar.

“Bayar pajak motor ato’ mobil mah di Samsat atuh, Mama Pepi.”

“Saya mau ke kantor pajak di dekat perumahan Resinda sana, mau ngasih SPT ini.” Kataku sambil memperlihatkan sebuah amplop.

“Oh, PBB ya…” kata Mama Pepi sok tahu.

“Ah, ya….kalo PBB kan biasanya RT kita yang nagih trus nanti baru dianterin SPT bayar pajaknya. Kalo yang saya bawa ini SPT Pajak Penghasilan. Bapak e Khansa sebagai karyawan. Karena sibuk, sambil ketemu temen lama saya juga bisa nganterin laporannya ke kantor pajak. Toh, cuma ngasih karena udah diisi dan ditandatangani mo bapak e anak-anak.”

“Kok, suami saya gak bikin ya ?” Tanya Mama Pepi.

“Bener belum bikin ? Udah kaleee…Cuma Mama Pepi aja yang lom tau. Karena suami-suami kita kan satu perusahaan yang semua karyawannya udah wajib punya NPWP, Nomor Pokok Wajib Pajak. Kalo lom punya mana bisa ngambil kreditan rumah ato’ mobil.”

“Emang harus bikin laporannya ya, Bu?”

“Lha, kalo udah punya NPWP pasti akan dapat kiriman satu bundel SPT dari kantor Pajak, Bu. Trus bukan bikin, kita tinggal isi dan mintakan SSP nya, Surat Setoran Pajaknya dari perusahaan, kok. Karena selama ini sebelum kita belanjakan, gaji suami-suami kita, udah dipotong duluan lho, pajak Penghasilannya mo bagian keuangannya.”

“Oh, ya, kok, gak ada di struk gaji Ayah nya Pepi, ya ?” aku tertawa mendengarnya.

“Ya, pasti ada lah, Mama Pepi…coba deh, cek struk gaji suami kita. Kan ada tuh, tulisan potongan PPH psl 21 di bawah jumlah total gaji. Trus paling bawah baru ada jumlah gaji yang ditransfer ato’ diterima oleh suami kita. Yang ada tulisan take home pay”

“Lho, kata Bu Aning tadi Pajak Penghasilan, ini kan PPH pasal berapa tadi ?” sekali lagi aku tertawa.

“Ya, sami mawon, atuh. Pajak Penghasilan yang dikenai ke gaji suami kita yang pasal 21 karena masih ada PPH pasal 22, 23 dsbnya.”

“Oh, beda nomornya karena beda jabatan dan jumlah gajinya, ya, Bu Aning.”

“He..he..he…Mama Pepi ada-ada aja. Mau bos kek, mau manajer kek, selama dia kerja dan digaji oleh perusahaan tetep pake PPH pasal 21. Karena pasal 21 itu salah satu jenis uang muka PPh yang dibayar selama tahun pajak berjalan oleh Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri melalui sistem pemotongan oleh pemberi kerja apabila melakukan transaksi yang menimbulkan penghasilan berupa penghasilan dari pekerjaan, kegiatan atau jasa. Dinamakan PPH pasal 21 karena prosedur pemajakan uang muka ini diatur pada pasal 21 UU Pajak Penghasilan. Kalo yang Pasal 22, salah satu jenis uang muka PPH yang dibayar selama tahun pajak berjalan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri (orang pribadi, Badan atau Warisan yang belum terbagi) atau Wajib Pajak BUT melalui sistem pemungutan bila melakukan transaksi jual beli barang dengan Badan tertentu, seperti Pengimporan barang, penjualan barang ke instansi pemerintah yang dibayar dengan dana dari belanja Negara/daerah. Dan seterusnya….waduh, jadi kayak kuliah pajak aja, Mama Pepi. Ntar ngantuk, deh. Angkot pada kemana, ya….lom ada yang nongol satu pun.”

“Macet kali…kan jalan yang deket rumah sakit itu rusak berat dan lagi dibenerin kalo gak salah, Mama Puput tadi cerita.”

“Nah, buat mbenerin jalan itu..pake duit dari pajak yang kita bayarin lho, Mama Pepi.”

“Ah, masa. Kan dari pemerintah.”

“Emang pemerintah dapat duit darimana kalo bukan dari pajak yang kita bayarin.”

“Kan kita jualan minyak…” Aku dan Mama Pepi tertawa.

“Bener. Pajak pun salah satu sumber pendapatan Negara. Dan kita…warga Negara yang baek, jangan nuntut jalan kudu bagus tokh, jembatan baek. Jangan tanyakan pada Negara, apa yang akan Dia berikan pada kita, rakyatnya. Tapi kita, sang rakyat yang kudu bertanya pada diri sendiri apa yang aku berikan pada Negara.” Mama Pepi bertepuk tangan dan kami cekikikan bersama dibawah pohon akasia tempat kami menunggu angkot.

 “Ngomong-ngomong soal laporan tadi. Jadi yang udah punya NP..apa tadi ?”

“NPWP”

“Yah, gitu lah. Emang kudu ngisi laporannya ya. Trus kalo gak ngisi gimana ?”

“Konsekuensi dari punya NPWP ya, emang kudu lapor Mama Pepi. Ibarat e, kita udah daftar jadi Wajib Pajak, trus udah setor ato’ bayar pajak e. Nah, sekarang kita kudu lapor bahwa selama satu tahun pajak ini kita udah setor pajak sekian dari sekian jumlah penghasilan yang dah diterima.”

“Laporan ini kan isinya keterangan jumlah penghasilan yang udah kita terima dan hitungan pajak yang kudu dibayar. Dus dilampirin SSP, Surat Setoran Pajak. Bukti bahwa kita udah setor pajak ke Kas Negara. Dari pelaporan ini kita jadi tahu kurang ato’ lebih bayar pajaknya. Kalo kurang ya, kudu cepet-cepet setor lagi. Nah, kalo lebih kita bisa klaim restitusi ato’ pengembalian pajaknya. Kalo kita telat bisa kena denda Rp. 25,000 dulu. Ntah sekarang, udah naek kaleeee….”

“Oh, ya, setor pajak tuh, paling telat tanggal 10 buat PPH, tgl 15 PPN  dan kalo lapor tanggal 20. Itu buat bayar dan lapor pajak bulan. Kalo yang mpe tanggal 31 maret itu, laporan pajak tahunan, ya, Mama Pepi. Setelah tiap bulan kita setor dan lapor, trus begitu akhir tahun biasanya perusahaan tutup buku, nah disamping ngitung jumlah pendapatan dan pengeluaran juga dihitung pajaknya. Udah sama ato’ kurang ato’ malah lebih. Karena biasanya peusahaan menyetorkan hasil pemotongan pajak penghasilan karyawannya gak full, baru maksimal sih, 60-80% nya. Nah, di akhir tahun biasanya udah jelas penghitungan finalnya karena biasanya buat perusahaan-perusahaan besar udah mulai siap diaudit mo Kantor Audit Publik. Yah, kurang lebihnya gitu, deh…hey, jangan ngantuk gitcu ahhhhh…..” Kutepuk bahu Mama Pepi yang duduk di sebelahku.

“Gak, asyik aja, ngedengerinnya. Dan gak kerasa kalo kita udah nunggu angkot di sini 1,5 jam.”

“Apa ?!! 1,5 jam ??!! Aduh, udah ah, naek ojek aja. BTW, Mama Pepi mo kemana ???”

“Nungguin Pepi pulang sekolah. Anak aku gak berani nyebrang sendiri kemari.”

“Waladalahhhh….kirain sama-sama nunggu angkot. Enak, ya, ditemenin nunggu sambil ngrumpi.” Mama Pepi tersenyum lebar.

“Ayo, ah, saya jalan duluan. Tanyain lagi mo ayahnya Pepi. Udah diisi lom SPT nya. Jangan lupa batas akhir pelaporan tanggal 31 Maret ini. Jangan pilih caleg yang lom punya NPWP.” Sekali lagi aku dan Mama Pepi cekikikan bareng.